detikNews

Kajari Jaktim: Jaksa Wajib Menjaga Keseimbangan Konstitusi dan Masyarakat

Pengalaman saat studi di Belanda menyebutkan setiap jaksa mempunyai hak untuk deponering.

Kamis, 22 Des 2016 15:17 WIB

detikNews

Rancangan KUHP Baru Dorong Penjara Over Kapasitas

Salah satu masalah utama pemidanaan adalah jumlah penghuni penjara yang over kapasitas. Hal itu bisa makin runyam apabila KUHP baru disahkan.

Kamis, 22 Des 2016 12:51 WIB

detikNews

Awas! Penikmat Prostitusi Anak Belum Dijerat RUU KUHP

Namun dalam rancangan itu justru tidak menjerat penikmat prostitusi anak. Hal itu dikhawatirkan pemerhati anak.

Kamis, 15 Des 2016 17:24 WIB

detikNews

Kala DPR Berniat Mempersulit Eksekusi Mati Gembong Narkoba Dkk

Di sisi lain, tekanan internasional dalam bidang HAM membayangi Indonesia jika terus melaksanakan eksekusi mati.

Rabu, 30 Mar 2016 08:59 WIB

detikNews

Mayoritas Fraksi di DPR Disebut Setuju Eksekusi Mati Dipersulit

Mayoritas fraksi setuju jika eksekusi mati dipersulit untuk kasus narkoba, korupsi, pembunuhan berencana dkk.

Selasa, 29 Mar 2016 14:59 WIB

detikNews

Menjerat Penikmat Jasa Robby Abbas, Antara KUHP dan Gratifikasi Seksual

Gugatan ini dinilai kurang tepat karena seharusnya bukan KUHP yang dipermasalahkan, tetapi UU lain yang terkait.

Rabu, 11 Nov 2015 12:00 WIB

detikNews

Revisi KUHP Harus Disesuaikan dengan Zaman juga Tampung Hukum Adat

Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol M. Iriawan mengatakan pasal-pasal lama tetap ada yang digunakan namun kearifan lokal  juga diperhatikan.

Selasa, 10 Nov 2015 21:32 WIB

detikNews

Tim Advokasi Minta Jokowi dan Kapolri Usut Tuntas Kasus Adlun Fiqri

Tim advokasi pembela kebebasan berekspresi dan tolak kriminalisasi Adlun Fiqri mendesak pemerintah memulihkan nama baik Adlun Fiqri. Apa lagi permintaanya?

Senin, 05 Okt 2015 16:47 WIB

detikNews

RUU KUHP Lemahkan UU Pencucian Uang

Pemerintah jangan terlalu memaksakan semua tindak pidana yang diatur dalam UU khusus masuk ke dalam RUU KUHP.

Kamis, 17 Sep 2015 17:46 WIB

detikNews

KPK dan Kemenkum HAM Akan Bahas Pembatalan Delik Korupsi Masuk RUU KUHP

KPK dan Kemenkum HAM akan bertemu untuk membahas pembatalan masuknya delik pidana di RUU KUHP. Berhasilkah?

Senin, 14 Sep 2015 09:33 WIB