Distribusi konsumsi BBM subsidi dinilai tak tepat sasaran karena dinikmati oleh mereka yang mampu. Karena itu, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas perlu meningkatkan pengawasannya dalam distribusi BBM subsidi.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono merasa biasa saja meski diusir dari rapat Komisi VII DPR. Karena mereka datang hanya untuk mendampingi Menteri ESDM Darwin Saleh.

Komisi VII DPR mengusir Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat yang membahas soal rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi di 2011.

Dari 768 SPBU yang ada di kawasan Jabodetabek, terdapat 3 Kecamatan yang masing-masingnya memiliki 1 SPBU belum menjual pertamax dan hanya 1 tangki pendam premium solar.

Pada 1 Desember 2010 lalu, Pertamina menaikkan harga pertamax cs hingga Rp 300 per liter. Hal ini bakal memicu masyarakat untuk kembali mengkonsumsi premium, karena itu konsumsi BBM bersubsidi bakal naik di akhir tahun ini.

Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas memperkirakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan berlaku penuh di seluruh wilayah Indonesia pada Juli 2013.

Sepanjang 2010, mobil pribadi mengkonsumsi BBM subsidi paling besar. Porsinya 53% dari jatah BBM subsidi di 2010 yang sebesar 36 juta kiloliter (KL).

Meskipun jatah kuota BBM bersubsidi pada tahun 2010 makin menipis, namun masih saja banyak pihak yang mencoba menyelundupkan BBM bersubsidi itu.

Walaupun kuota BBM subsidi hampir mendekati jatah tahun ini, namun pasokan BBM subsidi sejauh ini masih lancar. Pertamina sejauh ini masih terus memasok kebutuhan BBM bersubsidi ke SPBU-SPBU.

Pemerintah masih kelimpungan untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi. Di tahun ini, pemerintah terpaksa mengusulkan penambahan kuota atau jatah BBM bersibsidi karena jumlah konsumsi yang meningkat.