“Benar atau salah nanti pengadilan yang buktikan."

Mabes Polri mengaku sulit untuk mengawasi aset atau harta kekayaan anggotanya. Mabes Polri melalui Irwasum Komjen Fajar Prihantoro menyatakan terkait aset anggota merupakan tanggungjawab personel Polri itu sendiri.

Kuasa hukum Irjen Djoko Susilo menilai penyitaan yang selama ini dilakukan KPK terhadap kliennya tidak relevan. Saat ini pihaknya masih pikir-pikir untuk menempuh jalur hukum.

Irjen Djoko Susilo kembali menjalani pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM. Selama tujuh jam pemeriksaan, dirinya tak ditanyai mengenai penyitaan puluhan aset miliknya.

Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo hanya tersenyum saat dicecar wartawan tentang hartanya yang luar biasa besar. Harta berupa rumah mewah, tanah, mobil, bus, dan pompa bensin, senilai lebih dari Rp 100 miliar itu sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK sudah menyita puluhan aset milik tersangka TPPU kasus Simulator, Irjen Djoko susilo. Muncul pertanyaan kenapa seakan hanya harta Djoko yang diusut hingga ke akar, sementara tersangka TPPU lain tidak sejauh itu. 

 Seperti lagu saja, harta Inspektur Jenderal Djoko Susilo mengalir sampai jauh. Selain di Pulau Jawa, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapati harta Djoko di Bali dan di luar negeri. Ditanya soal hartanya yang bejibun tersebut, tersangka perkara dugaan pencucian uang dan korupsi simulator Polri itu cuma tersenyum memamerkan deretan giginya. Datang ke KPK sekitar pukul 10.15 WIB, ia pun berlalu.

KPK terus menelusuri kemungkinan aset milik tersangka kasus simulator SIM, Irjen Djoko Susilo, yang diduga berasal dari hasil korupsi. Kali ini KPK menyita tanah dan bangunan di kawasan Subang, Jawa Barat. 

Dua aset milik tersangka kasus simulator SIM Djoko Susilo di Bali disita KPK. Salah satu aset berupa rumah mewah nilainya diperkirakan mencapai Rp 3 miliar.

 Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah memburu aset-aset Inspektur Jenderal Djoko Susilo, 53 tahun, di luar negeri. Harta tersangka perkara tindak pidana pencucian uang dan proyek pengadaan alat uji peraga surat izin mengemudi itu diduga “berceceran” di luar Indonesia.