Rendahnya pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan petani sepertinya tidak akan pernah memberi harapan yang lebih. Yang terjadi malah sebaliknya. Kebijakan yang dikeluarkan selalu "menakutkan" dan "merugikan" petani.

Semoga pemerintah pusat bisa turun tangan dalam mengawasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara dan daerah lainnya di Indonesia. Terima kasih. Semoga apa yang kami keluhkan bisa diteruskan ke pihak terkait.

DPR meminta pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi pupuk untuk mengatasi masalah ketersediaan pupuk bersubsidi. Kenaikan harga sekitar 100%.

Rapat Paripurna akhir DPR masa jabatan 2004-2009 dihinggapi insiden anggota DPR yang 'usil' berjalan-jalan saat sidang sedang berlangsung. Ketua DPR Agung Laksono pun mengingatkan anggota DPR itu.

Pemerintah siap membayar utang subsidi sebesar Rp 900 miliar kepada BUMN pupuk yang belum dibayar. Pemerintah menjamin akan melunasinya.

Pupuk Kalimantan Timur (PKT) akan menerbitkan obligasi dengan jumlah sekitar Rp 1,3 triliun yang rencananya dilakukan pada oktober 2009.

Kejaksaan Tinggi Jabar menahan dua mantan petinggi Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jabar yang diduga melakukan korupsi selama menjabat tahun 2004-2008. Diduga korupsi digunakan untuk pembuatan kebun pribadi salah seorang tersangka.

Terlepas dari masalah itu semua yang diinginkan oleh masyarakat petani adalah kemudahan dan kemurahan. Petani bisa mendapatkan secara mudah pupuk yang dibutuhkan dan dengan harga murah.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono kembali mengusulkan agar sistem subsidi pupuk diubah mekanismenya yaitu hanya dengan diberikan sebesar 20% dari harga jualnya.

Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi sudah bisa ditekan sejak pemerintah menetapkan sistem distribusi pupuk bersubsidi tertutup pada 1 Januari 2009.