Munculnya tanda tanya terhadap putusan yang dibacakan 10 bulan kemudian mewarnai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak. Apa jawaban MK?

MK menyatakan 'surat bohong' yang dikirimkan ke Effendi Gazali tidak ada yang kejanggalan. Untuk menjawab keraguan itu, MK mau mengirimkan surat kepada Effendi Gazali selaku pemohon.

Mahkamah Konstitusi (MK) merasa putusan pemilu serentak 2019 dipolitisir. Untuk menjawab pertanyaan publik, MK mengeluarkan kronologi resmi.

Putusan MK tentang pemilu serentak di 2019 menyisakan jejak tidak sedap. Bahkan disinyalir kuat ada aroma judicial corruption dalam putusan yang diketok oleh Ketua MK Mahfud MD pada 2013 silam itu.

 MK pada 26 Maret 2013 hanya menyetujui pemilu serentak. Lalu siapa yang memasukkan kata 'pemilu serentak untuk 2019' saat dibacakan pada Kamis, 22 Januari 2014?

MK mengadili ulang (nebis in idem) soal pileg dan pilpres dilakukan serentak. Bedanya, jika dalam putusan 2009 MK menyatakan pemilu serentak inkonstitusional, maka saat ini MK berubah pikiran.

Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir sejumlah pasal UU Pilpres sehingga diberlakukan Pemilu serentak namun mulai tahun 2019. Mantan Menteri Kehakiman yang juga mengajukan uji materi UU Pilpres, Yusril Ihza mempertanyakan putusan itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengambulkan permohonan Pemilu digelar serentak, namun untuk Pemilu 2019. Ketum Golkar Aburizal Bakrie menilai semua partai harus menerima putusan MK ini.

Uji materi UU Pilpres tentang pemilu serentak akan diputuskan MK siang ini. PKB berharap MK tak mengabulkan permohonan Effendi Gazali tersebut karena bisa berdampak luas terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014.

Partai NasDem tak sepakat dengan uji materi UU Pilpres khususnya soal penghapusan Presidential Threshold (PT). Partai NasDem melihat ada kepentingan politik di balik uji materi UU Pilpres di MK.