Ditegaskan penundaan Rapimnas tak terkait pencekalan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan dugaan korupsi Pilkada yang menyeret sejumlah kader Golkar.

Di tengah pengusutan kasus korupsi Pilkada di Banten, Partai Golkar menunda pelaksanaan Rapimnas dari Oktober ke November. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan penundaan Rapimnas tak terkait hal tersebut.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (51) dicegah oleh KPK ke luar negeri atas dugaan kasus suap yang menimpak adiknya Tubagus Chairi Wardana. Suami Atut yang merupakan anggota DPR, Hikmat Tomet (58), hari ini tak tampak masuk kerja.

KPK meminta agar pihak yang kalah berperkara di MK tak mengambil momen kasus Akil Mochtar untuk kepentingan mereka. Jangan menggeneralisir kasus di MK, seolah semua ada dugaan suapnya. 

Ketika berada dipuncak kekuasaan apapun pasti dilakukan untuk mempertahankannya. Termasuk keluarga sebagai kaki-tangan gurita kekuasaan, dan benarkah Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah menjalani prakten ini hingga berbuntuk pencekalan dirinya.

Ketika berada dipuncak kekuasaan apapun pasti dilakukan untuk mempertahankannya. Termasuk keluarga sebagai kaki-tangan gurita kekuasaan, dan benarkah Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah menjalani prakten ini hingga berbuntuk pencekalan dirinya.

Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah kadernya berpengaruh terhadap elektabilitas Golkar. Seperti diketahui, sejumlah kader Golkar diduga terlibat kasus dengan Ketua MK Akil Mochtar.

Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar akan dihukum seberat-beratnya atas keterlibatannya dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas.

Penangkapan Akil Mochtar berimbas pada terbongkarnya dinasti politik Gubernur Ratu Atut Chosiyah di Banten. Sebagai partai besar, semestinya Golkar tidak membiarkan kadernya membangun klan politik yang dapat berimbas kepada beringin sendiri.

Sejumlah elite PDIP mulai bicara kemungkinan Rano Karno jadi Gubernur Banten, setelah Ratu Atut dicegah KPK. Apa kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri?