Hingga Kamis (22/5) kemarin, sudah 2.497 penyelenggara yang dilaporkan ke DKPP pasca Pileg 9 April.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengingatkan TNI, Polri dan PNS netral dalam pemilu.

Ketua DKPP Jimly Asshiqdie, menyinggung soal kedua peserta yang dinilai sama kuat dan bisa jor-joran untuk memenangkan Pilpres.

Dalam salinan putusan DKPP, ada 13 anggota PPK yang terbukti menerima suap dengan total uang mencapai Rp 217.150.000. Bagaimana modus politik uang itu terjadi?

"Ini wajib kita pastikan penyelenggara pemilu bisa terpercaya apalagi mau Pilpres. Jadi petugas yang tak terpercaya jangan lagi urus Pilpres," ujar Jimly menegaskan.

Pasca pemilu legislatif 9 April lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibanjiri banyaknya laporan dugaan pelanggaran etik oleh KPU maupun Bawaslu. Dalam waktu sekitar sebulan sudah 104 laporan yang diterima DKPP.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan harapannya terkait kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan agar tuntas seratus persen.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyebut kalau Pemilu Legislatif, 9 April lalu marak terjadi kecurangan di berbagai daerah. Persoalannya karena Undang-Undang penyelenggaraan Pemilu sekarang yang dianggap bukan mempermudah tapi malah semakin ribet.

Koalisi partai politik dalam sistem presidensial multipartai dinilai salah satu solusi mengatasi kalau terjadi kebuntuan antara lembaga eksekutif serta legislatif dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dikatakan Dosen ilmu politik di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Djayani Hanan.

Perlawanan sejumlah elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali makin menguat. Dipimpin Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi), sejumlah pengurus menyatakan dukungan Suryadharma ke Prabowo Subianto, ilegal.