Penahanan Bibit Samad Rianto dan M Chandra Hamzah diduga berkaitan dengan beredarnya rekaman kriminalisasi pimpinan KPK. Penahanan itu diduga bentuk shock therapy agar rekaman tidak dibuka ke publik.

Penahanan pimpinan KPK M Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinilai sebagai bentuk arogansi yang ditunjukkan oleh oknum pejabat Polri. DPR dan Presiden diminta menegur oknum itu.

Pihak Kepolisian harus segera meminta kepada KPK untuk menunjukan bukti rekayasa proses kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Indonesia Police Watch (IPW) menyesalkan tindakan Polri mengeksekusi di tempat terhadap pelaku terorisme. Sebisa mungkin seharusnya gembong teroris itu ditangkap hidup-hidup.

Perwakilan beberapa LSM menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terkait penetapan pelaksana tugas (Plt) KPK. Mereka meminta agar Plt KPK tidak berasal dari polisi atau jaksa.

Beberapa perwakilan masyarakat sipil dan LSM menolak Perpu Nomor 4/2009 yang berisi tentang Plt Pimpinan KPK. Beberapa LSM pun menemui Ketua MK Mahfud MD.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak agar segera mencopot Kapolri Jenderal BHD. Kapolri dinilai tidak profesional dalam menyidik perkara dugaan suap terhadap pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Anggota Aliansi Masyarakat Menolak Perpu KPK, Neta S Pane meminta agar Presiden dan Kapolri segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji.

Kepolisian memeriksa pimpinan KPK dengan tudingan penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan. Namun tindakan kepolisian tersebut justru bentuk penyalahgunaan wewenang baru. Apalagi jika ada tersangka.

Persatuan Narapidana Indonesia (NAPI) dan Indonesian Police Watch (IPW) melaporkan Kapolda Jabar Irjen Pol Timur Pradopo ke Komnas HAM terkait kasus salah tangkap Direktur PT Metro Garmin Group.