Sejumlah blogger Tanah Air saat ini tengah menyiapkan strategi untuk kembali mengajukan revisi atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Para blogger itu tak gentar meski upaya teman sejawat mereka beberapa waktu lalu sempat kandas.

Kasus yang menyeret Prita Mulyasari yang baru saja dituntut 6 bulan penjara, dinilai sebagai imbas dari pasal karet yang ada di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tim 8 menilai pasal penyalahgunaan wewenang yang digunakan untuk menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah adalah pasal karet. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy membantah penilaian Tim 8 itu.

Komisi III sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengan Kompak. Namun Komisi III meminta agar mereka juga diberi kesempatan untuk menjelaskan secara rinci pertanyaan yang diajukan.

Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tampaknya cukup kompak. Meski menghormati kesimpulan Tim 8, mereka tetap akan melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum terkait kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Berkas kasus Chandra M Hamzah dikembalikan Kejagung ke Polri. Pihak kepolisian beralasan pengembalian bukan karena kurang bukti, tapi agar pemeriksaan saksi ditambah.

Tim 8 menyimpulkan Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. DPR meminta Polri memperhatikan rekomendasi Tim 8 dan tidak mencari-cari lagi kesalahan Bibit dan Chandra.

Citra Kejagung dinilai merosot dengan adanya kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Untuk mengembalikan citra, Kejagung diminta segera mengusut kasus Bank Century.

Kejaksaan dan Kepolisian diminta untuk tidak memaksakan membawa kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. Kedua lembaga ini diimbau agar mengikuti rekomendasi Tim 8.

Langkah penyidik yang terus melanjutkan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai akan melanggar hak asasi manusia. Presiden SBY diminta untuk tidak tingggal diam soal ini.