Kementerian Hukum dan HAM mewacanakan pembebasan tahanan politik (tapol) di Papua. Tidak semua tapol tersebut ditahan karena alasan subversif melakukan tindakan separatisme.

KPK resmi menahan Bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo di rutan Cipinang, Jakarta Timur. Yusak diduga telah melakukan korupsi penyelewengan APBD kabupatennya senilai Rp 49 miliar.

KPK menjemput paksa Bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo, di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Penjemputan dilakukan karena yang bersangkuta telah 3 kali tidak mengindahkan panggilan KPK.

Tersangka korupsi penyalahgunaan dana APBD dan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 2005-2007 Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo, tidak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan KPK. Namun, Yusak berjanji siap datang ke KPK untuk diperiksa.

Mayoritas penduduk, sekitar 70 persen, dari 1,2 juta  penduduk asli Papua yang berdiam di kawasan pegunungan tengah adalah penduduk miskin. Terkait hal itu, pemerintah didesak lebih fokus dan mempercepat pembangunan di kawasan itu.

Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief dan Velix Wanggai, bermaksud menemui Megawati. Mereka ingin memberikan tambahan informasi khususnya tentang bukti-bukti adanya L/C bodong yang diduga melibatkan Misbakhun.

KPK menaikkan status hukum kasus korupsi penyalahgunaan dana APBD dan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 2005-2007. Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo ditetapkan sebagai tersangka.

Presiden SBY mendukung mantan Wapres yang kinimenjabat Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dukungan disampaikan lewat komunikasi pertelepon dan pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.

MK menyatakan pasal 6 ayat 2 Undang-undang No 21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945. MK memerintahkan agar DPRD Papua menambah anggotanya sebanyak 11 orang dari penduduk asli.

Capaian paling nyata dari program 100 Hari Pertama Pemerintahan SBY-Boediono adalah perluasan cakupan program-program pro-rakyat. Maka sangat tidak tepat bila tudingan yang menyebutkan bahwa pemerintahan SBY-Boediono telah gagal.