Penahanan Komjen Pol Susno Duadji dinilai penuh keganjilan. Hal tersebut merupan bentuk penzaliman dari sejumlah elite di Mabes Polri yang selama ini menganggap Susno sebagai musuhnya.

IPW mendukung penuh upaya meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengusut mafia kehutanan. IPW mendesak Satgas segera menyelidiki atas dasar apa polisi menghentikan sejumlah kasus ilegal logging di Riau.

Anggodo Widjojo memenangkan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Muncul dugaan, sedari awal SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan didesain lemah sehingga mudah digugat.

Peradilan kasus dugaan suap dengan tersangka Anggodo Widjojo harus dipercepat. Sebabnya, pembuktian di peradilan ini nantinya akan menjadi acuan bagi kasus Bibit-Chandra yang baru dibuka kembali.

Kemenangan Anggodo Widjojo dalam permohonan praperadilan atas SKPP kasus Bibit-Chandra dinilai sebagai kemenangan mafia hukum.

Praktek makelar kasus (markus) ditengarai memberikan kekayaan bagi oknum pejabat di kepolisian. Faktor lainnya yang turut andil memberikan 'uang lebih' yakni karena kolusi.

Penonaktifan Brigjen Pol Edmon Illyas menjadi salah satu bukti pernyataan Komjen Pol Susno Duadji terkait dugaan adanya makelar kasus di Polri benar. Polri diminta merangkul Susno untuk memulihkan citra.

Aksi unjuk rasa saat sidang paripurna Pansus Century berujung ricuh. Demonstran terlibat aksi lempar batu dengan polisi. Polisi dianggap tidak sigap mencegah aksi anarkis.

Quick Response atau Quick Wins yang dicanangkan Polri dinilai sebagai wacana saja. Dalam hal pemberantasan korupsi, Polri hanya mampu menangani kasus pidana ringan saja.

Beberapa aksi demonstrasi yang mengritik pemerintahan SBY-Boediono membawa lambang negara yang diinjak-injak. Hal itu bukti lemahnya intelijen Polda Metro Jaya yang tak bisa menahan aksi menjadi penghinaan kepada kepala negara.