Pemprov Papua Barat membantah tudingan berbagai LSM yang menyebut banjir bandang di Wasior akibat pembalakan liar. Wilayah Wasior merupakah cagar alam yang diharamkan adanya pemotongan hutan.

Kawasan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, memang dikenal sebagai daerah yang rawan banjir bandang. Tercatat tiga kali banjir bandang berkekuatan besar menghempas pemukiman penduduk di distrik itu.

3 Ribu warga masih mengungsi akibat banjir bandang di Wasior dan Wondiwoi, Papua Barat. Mereka tersebar di Manokwari, Nabire dan distrik Oransbari.

Pemerintah menetapkan tanggap darurat untuk bencana banjir di Wasior, Papua Barat selama dua minggu. Setelah itu, baru memasuki tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

"Justru kami sangat concern dengan keadaan di sana, tapi memang sulit medannya. Pemkab dan Pemprov sudah angkat tangan sebab mereka juga jadi korban,"kata Kahumas BNPB, Priyadi Kardono.

Presiden SBY meminta agar Pemprov Papua diaudit lantaran masih lambannya pembangunan. Mendagri mengusulkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua harus dievaluasi.

Mahasiswa asal Kabupaten Toli Kara Provinsi Papua merusak kantor penghugung Pemprov Papua karena marah. Mereka menuntut dana pendidikan senilai Rp 10,6 miliar segera dicairkan.

Sekitar 50 orang mahasiswa asal Papua melempari kantor penghubung Pemprov Papua di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jaksel, dengan batu. Kaca-kaca kantor itu pecah berserakan.

"Biaya pembangunan per kapita dari 33 propinsi yang paling tinggi adalah Papua. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan kita harus tahu sebabnya," gusar Presiden SBY.

Mayoritas penduduk, sekitar 70 persen, dari 1,2 juta  penduduk asli Papua yang berdiam di kawasan pegunungan tengah adalah penduduk miskin. Terkait hal itu, pemerintah didesak lebih fokus dan mempercepat pembangunan di kawasan itu.