Terpidana yang belum puas dengan putusan kasasi kini bisa mengajukan PK kembali tanpa batas. Untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan aturan yang baru disahkan MK ini, maka seleksi berkas PK di pengadilan negeri harus diperketat.

Isu pelemahan KPK lewat RUU KUHAP menguat. Mulai dari kewenangan penyelidikan hingga penyadapan diusik. KPK sudah tegas menolak soal revisi UU KUHAP itu. 

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan skorsing 6 bulan terhadap majelis hakim peninjauan kembali (PK) Soedjiono Timan. Keputusan ini dinilai tepat karena keputusan majelis hakim terkesan janggal.

Mahakamah Konstitusi (MK) menghapus UU Penyelamatan MK pada Kamis (13/2) kemarin. Hal ini menuai kontroversi karena diprediksi dapat menimbulkan delegitimasi dari masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK menilai 8 hakim konstitusi telah menghancurkan upaya penyelamatan MK. Hal ini disampaikan oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil. 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam dihapusnya UU Penyelamatan MK. Bahkan putusan yang diambil Kamis (13/2) lalu ini dinilai sarat kepentingan politis. 

Berbagai putusan MA menguak rekayasa perkara dan penyiksaan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana caranya agar seorang tersangka bisa mendapat semua hak-haknya dan terhindar dari rekayasa kasus?

Wamenkum Denny Indrayana memberi penjelasan soal pembahasan RUU KUHAP yang dinilai melemahkan KPK. Denny menepis anggapan itu, justru RUU KUHAP dibuat agar proses hukum benar-benar adil. 

DPR menolak tiga calon hakim agung yang diajukan KY yang dikenal cukup bersih, jujur dan anti suap. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk balas dendam DPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) sedang memproses uji materi UU terkait dirinya sendiri yaitu UU MK. Ini disoroti sebagai hal yang tidak etis.