Ketua DPRD Grobogan nonaktif, M Yaeni hari ini, Kamis (30/8/2012) dijebloskan ke penjara setelah dijatuhi vonis penjara 2 tahun 5 bulan oleh majelis hakim, Senin (27/8) lalu terkait kasus korupsi perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan. 

Koruptor yang memakan uang negara dengan enaknya mendapat potongan hukuman (remisi) dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI. Karena itu revisi UU Pemasyarakatan menjadi suatu keharusan.

Para terpidana korupsi masih saja mendapatkan remisi, meski korupsi konon sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. KPK turut melontarkan kritik terhadap pemberian remisi ini.

Kritik atas remisi yang diberikan bagi terpidana korupsi juga datang dari KPK. Upaya perjuangan memberantas korupsi seolah-olah dimentahkan oleh remisi. 

Untuk keadilan masyarakat, seharusnya koruptor tidak diberi remisi. Bayangkan, miliaran uang negara mereka korupsi tetapi selama menjalani masa penahanan panen diskon alias pengurangan hukuman. 

Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM, Sihabudin menegaskan pemberian remisi terhadap narapidana terpidana perkara korupsi termasuk Gayus Halomoan Tambunan, diberikan sesuai aturan perundangan yang ada.

Dua orang kurir narkotika berinisial CL dan HD dibekuk aparat Polda Metro Jaya. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 ribu butir senilai Rp 3 miliar yang diletakkan di motor.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far mendesak Pemerintah untuk melakukan jihad untuk memberantas jual beli narkoba di lembaga pemasyarakatan. Jihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk memberantas kebatilan, menyucikan hati, dan mendidik manusia.

Kejati Jabar mengungkap modus kasus dugaan suap terhadap tersangka Kepala Kantor Pajak Bogor berinisial AS oleh karyawan PT GEA berinisial EDG. Suap dilakukan untuk memangkas biaya pajak yang wajib dibayar PT GEA.

RUU Peradilan Anak memidana hakim selama dua tahun apabila hakim tidak melaksanakan prosedur penanganan sesuai UU. "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka," kata Hatta Ali.