Indonesia belum akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Nuklir (PLTN) hingga tahun 2019. Kesulitan dalam perencanaan PLTN adalah tidak jelasnya biaya kapital dan biaya O&M.

Presiden SBY menyatakan, pemerintah belum berniat untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Meskipun Indonesia saat ini tengah kekurangan pasokan listrik.

Parlemen Swedia menyetujui penggantian reaktor nuklir, dan ini menandai perubahan kebijakan.

Seratusan orang demo di Tugu Proklamasi menentang rencana Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di sejumlah daerah.

Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaat nuklir sebagai sumber energi dinilai cenderung satu arah. Hal ini menyebabkan proses sosialiasi kebijakan tersebut hanya mengenai hal-hal yang baik saja. Padahal publik berpandangan lain.

Negara Eropa Timur berencana mengoptimalkan PLTN guna secepat mungkin lepas dari ketergantungan minyak dan gas. Cina dan Amerika juga siap membangun puluhan PLTN. Namun, patut dicermati adalah dampak keselamatan dan masalah limbah nuklir.

Pencinta lingkungan hidup menolak rencana pemerintah Indonesia untuk membangun 6 PLTN. Dalam aksi di depan gedung DPR/MPR, mereka menolak keras rencana pembangunan reaktor nuklir secara bertahap di Jepara, Semarang, Yogyakarta, Madura dan Bangka Belitung.

Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Semarang (PMII) menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Jepara, Jawa Tengah. Mereka khawatir tragedi kebocoran reaktor nuklir Chernobyl, Ukraina, terjadi di Indonesia.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Jawa mendapatkan penolakan. PLN pun kini mempersiapkan PLTN di luar Jawa, yang akan dimasukkan dalam program 15.000MW.

Indonesia harus menguasai teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Penggunaan teknologi nuklir yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia ini tinggal menunggu waktu saja untuk digunakan.