Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pernyataan sikap resmi dalam jumpa pers sore ini. KPK memprotes keras penangkapan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto.

Kabareskrim Irjen Budi Waseso menegaskan bila penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tak terkait kasus Komjen Budi Gunawan di KPK.

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!

Menurut Hikmahanto, Jokowi harus memperhatikan bagaimana persepsi publik melihat penangkapan BW. Seperti diketahui, banyak yang menilai penangkapan BW terkait dengan penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK.

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Penangkapan oleh Polri terhadap BW dinilai merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK.

Polisi boleh saja membantah, tapi masyarakat tidak bodoh. Opini publik yang berkembang penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Presiden Joko Widodo mengambil langkah memanggil petinggi Polri, KPK, dan Kejagung untuk mengurai polemik Polri dan KPK. Semua pihak menunggu ketegasan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Media asing turut memberitakan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh kepolisian RI. Menurut Reuters, aksi saling balas ini menghidupkan kembali perseteruan antara kepolisian dan KPK.

Puluhan aktivis dari berbagai kelompok menggelar aksi #Save KPK#. Aksi tesebut merupakan reaksi keras atas penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh kepolisian.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri. Penangkapan dilakukan terkait laporan masyarakat pada 15 Januari 2015 lalu soal sengketa Kotawaringin Barat, Kalteng di Pilkada MK pada 2010 lalu.