Tiap tahun, AJI memberikan 3 penghargaan terkait kebebasan pers, toleransi, dan kehidupan sosial. Yakni SK Trimurti, Tasrif, dan Udin. Tapi tahun ini, hanya 2 penghargaan yang diberikan. Udin Award tidak diberikan karena tidak ada yang layak.

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 secara online memang punya niat mulia. Ingin memangkas birokrasi dan meminimalisir KKN. Sayang, realisasinya tak semulus yang dibayangkan. Kenapa demikian?

Beberapa LSM dan komunitas internet menyatakan sikap untuk menolak keberadaan Peraturan Menteri no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Lantas, apa kata Kominfo?

Direktur Eksekutif ICT Watch Donny B.U. bersama dengan sejumlah LSM yang concern dengan internet Indonesia mempertanyakan legitimasi Trust+ Positif yang menjadi 'mesin sensor' Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) coba meluruskan ramai-ramai soal Peraturan Menteri no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif.

Sejumlah LSM dan pelaku industri internet menolak Peraturan Menteri Kominfo no 14 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif. Tentu saja ada sejumlah alasan mereka menolaknya.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern dengan dunia dan industri internet menolak Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014. Pasalnya, mereka menuding peraturan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Tifatul Sembiring membuat gebrakan tepat sebulan sebelum resmi melepas jabatannya sebagai Menkominfo dengan menandatangani Peraturan Menteri tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Disahkannya Peraturan Menkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif masih menyisakan masalah. Sebab ada yang mempertanyakan keberadaan Trust+.

Akses luas tak terbatas adalah salah satu keuntungan internet yang sayang jika tidak dimanfaatkan, tak terkecuali bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Tapi perlu diperhatikan sejumlah hal jika mau sukses.