Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang telah selesai. Namun 'pertarungan' antar dua kubu yang bersaing dalam hajatan lima tahunan tersebut seperti terus berlanjut.

Hasil pengkajian Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA menyimpulkan bahwa proses pengesahan Rancangan Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah menjadi UU cacat secara prosedural.

Koalisi Merah Putih yang beranggotakan Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, Partai Golkar dan Partai Demokrat setuju Pilkada tak langsung alias oleh DPRD. Bagaimana dengan konstituen?

Lembaga survei Denny JA merilis hasil survei publik dukung SBY keluarkan perpu Pilkada langsung. Berdasarkan hasil survei mulai dari tingkat gender, masyarakat kota hingga pendidikan setuju Perpu Pilkada langsung.

Langkah Partai Demokrat (PD) mendukung Pilkada langsung dinilai bukan dalam rangka mencari nama apalagi jatah menteri di kabinet Jokowi-JK. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, itu hanya merupakan langkah awal lepas dari ikatan Koalisi Merah Putih.

Berbagai elemen masyarakat menolak dikembalikannya mekanisme Pilkada ke DPRD. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA salah satunya, yang bersiap mengguat RUU Pilkada ke MK.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA menggelar survei terkait RUU Pilkada. Hasilnya, publik akan menyalahkan SBY jika RUU Pilkada mengembalikan pilkada lewat DPRD.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menggelar survei terkait RUU Pilkada yang tengah dibahas di DPR. Berdasarkan hasil survei LSI, masyarakat, termasuk pemilih Prabowo-Hatta, menolak pilkada tak langsung.

DPR sedang menggodok RUU Pilkada yang salah satu isinya adalah pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Munculnya polemik RUU Pilkada tersebut dinilai mengandung aroma balas dendam dari Koalisi Merah Putih kepada kelompok Jokowi JK.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait sikap warga terhadap polemik pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hasilnya mayoritas masyarakat menolak usulan dari RUU Pilkada tersebut.