detikNews

PDIP: Ada Pelanggaran Substansi di UU Pornografi

RUU Pornografi telah diundangkan. Namun, FPDIP tetap menganggap ada beberapa pelanggaran substansi dalam pengesahan UU tersebut.

Kamis, 30 Okt 2008 20:18 WIB

detikNews

Parlemen Muda Desak Pansus BBM Serius Bekerja

Koalisi Muda Parlemen Indonesia (KMPI) memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mereka pun mendesak Pansus BBM agar serius bekerja.

Selasa, 28 Okt 2008 18:27 WIB

detikNews

Parpol Islam Anjlok, Cambuk Bagi PBB untuk Berbenah Diri

Hasil penelitian LLSI menunjukkan penurunan popularitas sejumlah partai politik berbasis Islam. Hal itu akan dijadikan cambuk bagi Partai Bulan Bintang (PBB) untuk berbenah diri.

Sabtu, 27 Sep 2008 12:29 WIB

detikNews

Hindari Voting, RUU Pornografi Diketok Palu 14 Oktober

Pansus RUU Pornografi akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi pada 8 Oktober mendatang. Jika tidak ada aral melintang, RUU Pornografi yang menuai protes ini bakal disahkan 14 Oktober.

Senin, 22 Sep 2008 17:02 WIB

detikNews

Nama RUU Pornografi Didesak Kembali Jadi RUU Antipornografi

Forum Umat Islam (FUI) meminta Pansus RUU Pornografi diperbaiki dulu sebelum disahkan menjadi UU. Salah satunya dengan kembali memberi nama RUU Pornografi menjadi RUU Antipornografi dan Pornoaksi.

Senin, 22 Sep 2008 15:40 WIB

detikNews

Pengadilan Habib Rizieq Mengecewakan

Anggota DPR dari F-PBB Ali Muchtar Ngabalin mengkritisi persidangan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab. Pria yang selalu dikenal dengan sorbannya itu mengaku kecewa atas persidangan itu.

Senin, 22 Sep 2008 14:24 WIB

detikNews

Tak Mau Hadir di Sidang, Rizieq Dijemput Jaksa ke Polda

Terdakwa rusuh Monas, Habib Rizieq tak mau hadir di sidang. Ketua Front Pembela Islam (FPI) itu pun akhirnya dijemput oleh jaksa.

Senin, 22 Sep 2008 11:30 WIB

detikNews

RUU Pornografi Bukan Pintu Masuknya Syariat Islam

RUU Pornografi dipandang sebagai pintu masuk perda-perda bernuansa syariat Islam di daerah. Hal ini dibantah oleh anggota DPR dari Komisi I, Ali Muchtar Ngabalin.

Minggu, 21 Sep 2008 23:53 WIB

detikInet

Pemerintah Harus Tegas Soal Kepemilikan Astro

Pemerintah diminta mencabut izin PT Direct Vision yang 51% sahamnya dimiliki Astro Malaysia, lantaran terindikasi melanggar batas kepemilikan asing sebesar 20%.

Senin, 15 Sep 2008 09:36 WIB

detikFinance

Pemerintah Harus Tegas Soal Kepemilikan Saham Astro

Pemerintah diminta mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) PT Direct Vision yang 51% sahamnya dimiliki Astro Malaysia, lantaran terindikasi melanggar batas kepemilikan asing sebesar 20%.

Senin, 15 Sep 2008 09:16 WIB