Warga ternyata cukup puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, warga menyayangkan korupsi di masa pemerintahan SBY makin banyak.

15 Tahun sejak rezim Orde Baru digulingkan, masyarakat merasa cocok dan tetap ingin sistem demokrasi diberlakukan di Indonesia. Warga masih memandang masa Soeharto identik dengan kediktatoran dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) identik dengan demokrasi.

Penggulingan rezim Orde Baru telah berusia 15 tahun. Selama 15 tahun itu, warga memandang sistem demokrasi lebih cocok untuk Indonesia dibanding sistem diktator.

Jelang pemilu, survei-survei elektabilitas capres makin menjamur dari berbagai lembaga. Tetapi apakah hasil survei itu bisa dipercaya semua? Bagaimana jika survei itu data fiktif ataupun pesanan parpol tertentu?

Lembaga survei bisa saja dipergunakan dengan cara yang tidak benar. Apalagi selama ini tidak ada pertanggungjawaban atas hasi survei. Lembaga survei bisa saja dibayar untuk kepentingan si politisi. 

“Nanti Pak Jokowi ke sana mau ngomong apa dan apa yang mau disampaikan itu setelah dirundingkan sama tim dan juga ide asli dari Pak Jokowi.”

Seorang politikus tak hanya membutuhkan data survei tentang tingkat keterpilihannya. Mereka juga membutuhkan agar popularitasnya naik. Salah satunya dengan melakukan personal branding. 

Jumlah itu belum termasuk biaya pemasangan iklan. Khusus iklan di televisi, biayanya rata-rata Rp 20 juta per 30 detik. “Kalau sehari dia masang 5 spot di televisi sudah Rp 100 juta. Kalau di lima stasiun televisi sudah Rp 500 juta sehari."

Politisi maupun partai politik sudah mulai menyadari akan pentingnya hasil survei sebagai modal sebelum berlaga dalam sebuah pesta demokrasi. Lembaga konsultan politik pun kebanjiran order.

Setelah sekian lama Partai Demokrat (PD) bertubi-tubi tertimpa berbagai masalah, tampaknya kini partai pemenang pemilu 2009 ini kembali menyiapkan diri untuk bersolek menjelang pemilu 2014.