Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan penghitungan suara Pemilu Legislatif 2009 selesai pada hari ini 7 Mei 2009.Bawaslu menilai rekapitulasi paralel bisa jadi solusi.

"MK membuka pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilu. Kalau belum ada penetapan dari KPU, pendaftaran di MK dianggap belum ada," ujar Ketua MK Mahfud MD.

"KPU siap mengumumkan hasil penghitungan suara dan kompisisi kursi legislatif tanggal 9 Mei 2009 dan dijadwalkan pada pada pukul 19.30 WIB," ujar Ketua MK Mahfud MD.

Sejumlah pejabat negara menggelar rapat koordinasi di MK. Rapat akan membahas permohonan perkara perselisihan hasil pemilu 2009 yang bakal ditangani MK.

Perkara pidana pemilu seharusnya sudah diselesaikan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Namun kenyataannya tidak semua perkara selesai ditangani. Dengan demikian persoalan ini akan terbawa pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menyusul pengumuman hasil hitung cepat perolehan suara parpol kontenstas Pemilu 2009, elit politik gencar melakukan manuver politik. Meski aksi mereka bagian demokrasi, tapi pernyataan yang dikeluarkan dapat menimbulkan kecurigaa.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan  Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menghadap Presiden SBY di Istana Negara. Agendanya, memaparkan persiapan lembaga tersebut dalam melaksanakan Pemilu Legislatif pada 9 April 2009.

Presiden Aliansi Serikat Pekerja BUMN Ahmad Daryoko yang meyerukan dukungan pada capres Prabowo di kantor pusat PLN dikenai sanksi Bawaslu dan terancam hukuman penjara dengan denda.

Kementrian Negara BUMN akan meminta bantuan Bawaslu untuk mengawasi partai politik yang melibatkan BUMN dalam kampanyenya. BUMN harus netral.

Wacana larangan kampanye bagi presiden dan wakil presiden ditolak Presiden SBY. Alasannya, kampanye oleh pejabat negara diatur dalam Undang-undang (UU).