Lembaga survei bisa saja dipergunakan dengan cara yang tidak benar. Apalagi selama ini tidak ada pertanggungjawaban atas hasi survei. Lembaga survei bisa saja dibayar untuk kepentingan si politisi. 

Seorang politikus tak hanya membutuhkan data survei tentang tingkat keterpilihannya. Mereka juga membutuhkan agar popularitasnya naik. Salah satunya dengan melakukan personal branding. 

“Nanti Pak Jokowi ke sana mau ngomong apa dan apa yang mau disampaikan itu setelah dirundingkan sama tim dan juga ide asli dari Pak Jokowi.”

Jumlah itu belum termasuk biaya pemasangan iklan. Khusus iklan di televisi, biayanya rata-rata Rp 20 juta per 30 detik. “Kalau sehari dia masang 5 spot di televisi sudah Rp 100 juta. Kalau di lima stasiun televisi sudah Rp 500 juta sehari."

Politisi maupun partai politik sudah mulai menyadari akan pentingnya hasil survei sebagai modal sebelum berlaga dalam sebuah pesta demokrasi. Lembaga konsultan politik pun kebanjiran order.

Setelah sekian lama Partai Demokrat (PD) bertubi-tubi tertimpa berbagai masalah, tampaknya kini partai pemenang pemilu 2009 ini kembali menyiapkan diri untuk bersolek menjelang pemilu 2014.

Saat ditinggal mudik oleh pembantu, seorang ibu harus rela menggantikan peran mereka. Memasak, mencuci, bahkan mengepel lantai. Seperti apa kerepotan para pesohor saat ditinggal mudik pembantu?

ICW dipolisikan anggota dewan gara-gara merilis 36 nama caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Respon politisi semacam itu dinilai berlebihan. 

Kehadiran Hary Tanoesoedibjo (HT) di Partai Hanura bak buah simalakama. Saat digadang-gadang akan masuk, seluruh kader Hanura menyambutnya dengan segenap hati. Tapi kini terpilihnya HT sebagai cawapres Hanura membuat partai ini pecah.

Mekanisme konvensi capres PD mulai dibahas. Nantinya PD akan melibatkan lembaga survei untuk menguji elektabilitas capres.