Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah penyimpangan terkait dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Dari sejumlah penyimpangan yang ada, BPK memastikan adanya kerugian negara sebesar Rp 319 miliar.

Dana otonomi khusus yang digelontorkan pemerintah terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat didepositokan di bank. Gubernur Papua Barat Abraham O Aturiri pun mempersilakan pihak berwenang menanganinya.

Pemerintah Provinsi Papua belum mengetahui temuan BPK soal dana Otsus Rp 1,85 triliun yang didepositokan. Ketika BPK melakukan auditnya, baru sebagian laporan penyerapan anggaran yang selesai disusun.

Mendagri Gamawan Fauzi mengaku belum mendapat rincian seputar penyimpangan dana otonomi khusus (otsus) di Papua dan Papua Barat. Gamawan berpendapat, deposito secara umum tidak masalah asalkan tidak mengganggu program.

BPK melakukan audit investigatif terkait dana otsus di Papua dan Papua Barat. BPK menemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran selama kurun waktu 2002-2010.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk pendidikan senilai Rp 1,85 trilliun yang didepositokan dinilai rawan penyimpangan dan korupsi. KPK diminta untuk menyelidiki temuan BPK ini.

BPK menemukan adanya dana Otonomi Khusus Papua senilai Rp 1,85 T yang didepositokan di bank. Penyimpanan ini dinilai telah melanggar aturan dan rawan korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana otonomi khusus (Otsus Papua). Tak tanggung-tanggung dana triliunan yang seharusnya disalurkan untuk pendidikan malah disimpan di bank.

Ketika masyarakat Indonesia yang bernaung dalam payung NKRI tak membuahkan kesejahteraan, ketika pemerintah pusat hanya mempertontonkan ketidakpedulian pada rakyat.

Agar masyarakat desa tidak hanya jadi penonton pembangunan, pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan yang selama ini lebih fokus ke perkotaan, ke pedesaan. Selain itu, harus ada regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat desa lewat UU Pemerintahan Desa.