Golkar, yang memiliki kesamaan sikap dengan Partai Demokrat soal nasionalisasi aset dan UUD 1945 saat ini memfokuskan untuk menjalin koalisi dengan partai yang memiliki kesepahaman.

Politisi Partai Gerindra dan PKS kompak menyerang capres PDIP Joko Widodo lewat Twitter. Bahkan Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengkritik soal sikap PDIP yang dulu merangkul Prabowo Subianto namun kini berpaling dari capres Gerindra itu.

PAN akan segera menentukan arah koalisi dalam Rakernas yang digelar pekan depan. Pandangan soal amandemen UUD 1945 dan nasionalisasi aset akan dibahas pula dalam rakernas itu.

"Kemajuan-kemajuan dalam berdemokrasi yang saat ini kita rasakan dan nikmati berarti akan diputar kembali ke belakang."

Aktivitas politik buruh dalam peringatan May Day lalu menarik perhatian kalangan akademisi dan aktivis. Organisasi buruh diharapkan bisa tetap netral dan tak ikut-ikutan dalam politik praktis.

Nasionalisasi aset sangat sulit dilakukan dan juga malah tidak membawa keuntungan bagi Indonesia.

Pernyataan Presiden SBY tentang capres yang janjinya muluk-muluk dan berbahaya dianggap bukan ditujukan pada Prabowo.

PKS dan Gerindra sudah hampir pasti berkoalisi mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Kedua partai sudah kompak memulai serangan ke capres rival Prabowo, Joko Widodo (Jokowi) yang diusung PDIP.

PAN mengamini pernyataan Presiden SBY tentang bahaya janji capres yang ingin menasionalisasi aset dan kembali ke UUD 1945. Apakah ini berarti PAN akan menjauh dari Prabowo?

Waketum Gerindra Fadli Zon kembali melempar serangan ke rival Prabowo Subianto. Fadli mengajak masyarakat tidak memilih capres munafik. Serangan ke Jokowi lagi?