Menurut catatan KPK masih ada 8 politisi PPP di DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya. Minggu ini rencananya akan dituntaskan pelaporan kekayaan tersebut ke KPK.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menyebut masih ada sebagian anggota DPR yang belum meyetor laporan kekayaan. Namun demikian KPK tidak akan mengumumkan nama-nama itu, cukup mengirim surat ke fraksinya saja.

KPK mengaku tidak bisa memaksa anggota DPR untuk segera melaporkan kekayaan. Salah satu alasannya karena ketiadaan sanksi dalam undang-undang bagi yang belum melapor.

Masih ada 128 dari 560 anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Paling banyak, mereka berasal dari Fraksi Partai Demokrat dan PAN.

Menurut catatan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang paling malas melaporkan harta kekayaan mereka. Kewajiban itu dipastikan akan segera tuntas pada Minggu ini.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan belum menyampaikan laporan harta kekayaannya sejak menjadi anggota Dewan Oktober tahun lalu.

Kalangan DPR banyak yang belum melaporkan harta kekayaan mereka. Tak ayal DPR beroleh cap sebagai lembaga yang tidak mendukung agenda antikorupsi.

KPK akan mengirimkan nama-nama anggota DPR yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Ketua DPR.

Bukan anggota DPR saja yang belum memenuhi kewajiban LHKPN. Pimpinan DPR pun hingga kini masih ada yang malas melaporkan kekayaannya.

Fraksi Demokrat menjadi salah satu partai terbanyak yang anggotanya belum melapor harta kekayaan. Pekan depan, seluruh anggota dari Demokrat diharap bisa menyelesaikan laporan harta kekayaan.