Polemik pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke BPK lantaran dikaitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
BPK meminta OJK tidak mempermasalahkan pihaknya yang mempublikasikan informasi mengenai individual bank di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).
Pemerintah pusat ternyata masih memilki urusan kurang bayar Dana Bagi Hasil untuk provinsi DKI Jakarta. Ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.