Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepakat jika Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri yang mengatur pembangunan rumah ibadah harus direvisi dan tidak dicabut. Sebab, pengaturan rumah ibadah masih diperlukan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) tidak mempersoalkan menteri agama berasal dari partai politik. PAN tidak mau mempermasalahkan latar belakang seseorang yang menjabat posisi tertentu.

Fadjroel Rahman tidak setuju dengan pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali soal pembubaran ajaran Ahmadiyah. Fadjroel meminta Suryadharma mundur.

Menteri Agama, Suryadharma Ali menyerukan dalam waktu dekat akan membahas soal pembubaran ajaran Ahmadiyah. Pernyataan itu dinilai tidak tepat dilontarkan oleh seorang menteri.

Penilaian Wakil Ketua DPR Pramono Anung bahwa menteri agama (menag) yang berasal dari parpol mempunyai beban politik, langsung ditanggapi PPP. Menurut Wasekjen DPP PPP Romahurmuzy, penilaian Pramono tidak relevan.

Merebaknya kasus yang menciderai kerukunan beragama belakangan ini dinilai tidak lepas dari peran menteri agama. Agar bisa lebih leluasa menyelsaikan masalah kerukunan bergama, menag seharusnya tidak berasal dari orang parpol.

Pro dan kontra seputar ajaran Ahmadiyah terus berlangsung. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah membubarkan Ahmadiyah bila terbukti ajaran tersebut melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

Menteri Agama meminta masyarakat memahami niat pemerintah untuk membubarkan ajaran Ahmadiyah. Membubarkan aliran Ahmadiyah bukan berarti memusuhi atau membenci aliran tersebut.

Raja dangdut Rhoma Irama mendukung pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang meminta Ahmadiyah dibubarkan. Menurut Rhoma, kehadiran Ahmadiyah adalah sebuah penistaan agama.

Menteri Agama Suryadharma Ali berniat membubarkan Ahmadiyah karena telah melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Cendekiawan Franz Magnis Suseno menilai tindakan itu salah dan memalukan.