Keterbukaan lembaga MA kembali dipertanyakan. Sebab diam-diam MA mengadili permohonan judicial review Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun isi putusan tersebut masih misterius.

Freddy Budiman sudah dipergoki membawa sabu di celana dalamnya saat menginjakkan kaki di LP Nusakambangan. Bisakah LP Nusakambangan memberi hukuman maksimal buat Freddy?

Patrialis Akbar ditunjuk Presiden SBY menjadi hakim konstitusi. Saat menjadi Menteri Hukum dan HAM, Patrialis juga dinilai mempunyai catatan buruk dan tidak pro pemberantasan korupsi.

Presiden SBY menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal ini merupakan suatu kemunduran bagi independensi MK.

'Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK' menentang keras penunjukan Patrialis Akbar oleh Presiden SBY sebagai hakim konstitusi. Menurut mereka prosedur penunjukan Patrialis telah menyalahi UU.

Pakar Ahli Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra mendukung wacana lelang jabatan bagi Kejaksaan Agung dan Polri. Menurutnya, langkah yang dipelopori Jokowi itu sangat bagus untuk meningkatkan kinerja.

Halaman 107 perkara Yayasan Supersemar tiba-tiba menggoncang jagat peradilan Indonesia. Sebab dari putusan setebal 108 halaman, hanya halaman 107 yang salah.

Zainal Arifin Mochtar, mengatakan pengetatan remisi lewat PP 99/2012 tidak melanggar hak-hak para narapidana. Menurutnya, PP itu hanya mengatur syarat narapidana untuk mendapatkan remisi.

Putusan kasasi yang menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi lebih dari Rp 3 triliun tak bisa dieksekusi karena kesalahan ketik. "Salah ketik udah kayak hobi," kata Zainal Arifin Mochtar.

Priyo Budi Santoso dilaporkan oleh ICW dan enam LSM lainnya ke BK DPR atas dugaan kasus pelanggaran kode etik. Partai Golkar menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya ke BK DPR.