Bekas Ketua Tim Sukses Anas Urbaningrum, Ahmad Mubarok mengaku tidak tahu menahu sumber dana untuk suksesi pencalonan Anas sebagai Ketum Partai Demokrat. Seluruh biaya pemenangan ditanggung tim sukses dan relawan.

Bima Arya memberi pendapat soal lembaga quick count yang tengah ramai diperbincangkan. Soal lembaga quick count ini memang menjadi perbincangan karena ada perbedaan dalam hasil di Pilpres. Apa kata Bima soal ini? 

Ada kejadian menarik saat Bima Arya ditanya wartawan soal isu quick count. Wali Kota Bogor ini tak segera menjawab. Dia malah meminta izin untuk melepas lencana wali kota lebih dahulu. 

PDI Perjuangan meyakini koalisi permanen di DPR akan bubar sehingga PDIP siap menjajaki koalisi baru. "Konstelasi politik sebentar lagi akan bubar. Ini tinggal tunggu waktu saja," urai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Helmy Fauzi. 

Anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Haris Azhar, berpendapat pasangan Prabowo-Hatta terlihat panik dalam menghadapi hasil quick count beberapa lembaga survei. Sedangkan Jokowi-JK diminta tak perlu bereuforia dahulu.

KPK telah menetapkan Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh sebagai tersangka penyuapan kepada eks Ketua MK Akil Mochtar. Penyidik yang hari ini melakukan pemeriksaan terhadap Romi dan istri, langsung melakukan penahanan usai sesi pemeriksaan.

Hasil lembaga survei yang menunjukkan Jokowi-JK unggul membuat Basuki T Purnama yang saat ini masih menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur kini tak lama lagi akan menjadi gubernur. Ia pun sudah bersiap meresuffle sejumlah kepala dinas.

Lembaga survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) merilis hasil survei pasangan capres-cawapres H-2 sebelum Pilpres. Hasilnya, elektabilitas Jokowi-JK masih jauh di atas Prabowo-Hatta.

Berbagai lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas dua pasangan capres-cawapres menjelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Dengan waktu tersisa 13 hari, margin kedua pasangan semakin ketat. Namun, cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla tampaknya tidak ambil pusing.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK 'membombardir' Anas Urbaningrum karena berusaha membangun opini perkara hukum yang membelit dihubungkan dengan urusan politik. Bagi Anas, tanggapan jaksa tak lebih dari analisis politik.