Para guru besar ITS Surabaya akhirnya mendaftarkan gugatan sengketa pemilihan rektor ITS ke MA. Mereka meminta MA mencabut Permendiknas No 24 Tahun 2010 tentang Pemilihan Rektor PP No 60/2010 karena dinilai bertentangan dengan UU.

Sejumlah guru besar akan mengajukan uji materi Permendiknas dan PP nomor 60 tahun 2010 atas kepemilikan 35% suara Mendiknas dalam pemilihan rektor, ke MA. Rektor UI Prof Dr Gumilar R Somantri menilai aturan pemilihan rektor tak ada yang janggal.

Kisruh 148 kontainer daging dan jeroan sapi di Pelabuhan Tanjung Priok membuat kalangan DPR  ikut angkat bicara. Mereka meminta mafia impor daging dibongkar.

Kisruh soal Permendiknas nomor No 24 Tahun 2010 tentang pemilihan rektor berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Sejumlah guru besar akan mengajukan uji materi Permendiknas dan PP nomor 60 tahun 2010 ke MA.

Mendiknas berhak memilih satu dari tiga calon rektor yang diajukan senat universitas negeri di Indonesia. Mendiknas pun bebas memilih tanpa memperhatikan hasil sidang senat soal urutan calon rektor tersebut.

Kini giliran pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, diintervensi oleh pemerintah melalui Permendiknas No 24 Tahun 2010.

Hak suara 35 persen untuk Mendiknas dalam pemilihan rektor, menimbulkan kekhawatiran politisasi kampus. Meskipun belum ada pernyataan langsung dari Majelis Rektor, namun kekhawatiran itu sudah muncul dalam dialog di antara para rektor.

Mekanisme pemilihan rektor masih menjadi perdebatan, karena adanya hak suara 35 persen untuk Mendiknas. Rektor IAIN Raden Fatah, Palembang Prof Dr Aflatun Muchtar menilai sebaiknya pemilihan rektor perguruan tinggi negeri dikembalikan ke pihak kampus.

Ketua Forum Rektor Indonesia Badiah Perizade mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan membahas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 24 tahun 2010, yang dinilai sejumlah pihak mematikan proses demokrasi di perguruan tinggi negeri.

Sekjen Majelis Rektor se-Indonesia yang juga Rektor Unhas Prof DR Idrus Paturusi, mengkhawatirkan adanya upaya politisasi kampus-kampus. Hal ini terkait dengan adanya intervensi Mendiknas dalam Pemilihan Rektor ITS periode 2011-2015 lalu.