Pengamat hukum Refly Harun menyatakan MK menyerahkan kepada KPUD untuk membuat mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan pilkada.

Kekisruhan di DPR yang berkepanjangan diduga bisa diselesaikan dengan cara mediasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Menteri yang merangkap jabatan di parpol dinilai rawan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dan menggangu kinerja dalam 100 hari pertama.

Perbedaan sistem pemilihan presiden tentu saja memiliki dampak terhadap pelantikan presiden yang dilakukan MPR. Nuansa seremonialnya pun berbeda.

Sikap Megawati yang tidak mau menghadiri pelantikan SBY sebagai Presiden RI periode 2004-2009 dinilai menunjukkan Megawati tidak berjiwa besar.

Sembilan hakim MK pukul 14.00 WIB mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) membahas hasil sidang gugatan Wiranto.