Mantan Kepala Lapas Narkotika Cipinang Thurman Saut Hutapea ternyata mengetahui adanya penyalahgunaan ruang kerja yang disewa gembong narkoba Freddy Budiman untuk berpesta sabu. Hal ini diketahui berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Kemenkum HAM subuh tadi.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cipinang, Abner Jolando menyewakan ruang kerjanya kepada gembong narkoba Freddy Budiman. Ruang itu digunakan Freddy untuk menerima tamu, pesta sabu dan bersenang-senang dengan teman kencannya.

Kisah Freddy Budiman, gembong narkoba yang mendapatkan fasilitas kamar khusus yang bisa digunakan untuk pesta sabu dan bersenang-senang dengan wanita di Lapas Cipinang, bukan isapan jempol. Hasil penyelidikan internal Kemenkum HAM mengungkapkan sewa kamar tersebut seharga Rp 2 juta setiap kunjungan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menggelar ekspose hasil investigasi internal tentang 'pabrik' sabu di Lapas Narkotika klas II Cipinang. Mirisnya dari pemeriksaan itu ditemukan kegiatan pesta sabu di Lapas yang dilakukan bukan hanya sesama napi, namun melibatkan petugas.

Kementerian Hukum dan HAM telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap temuan alat dan bahan pembuatan narkotika di LP Narkotika Cipinang, Jakarta. Hasilnya, 'pabrik' tersebut merupakan milik Freddy Budiman, gembong narkoba 1,4 juta butir pil ekstasi yang divonis mati dua kali.

Pasca penemuan pabrik Narkoba di dalam LP Narkotika Cipinang, Kemenkum HAM melakukan pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal yang dibawahi langsung oleh Dirjen PAS dijadwalkan akan segera selesai dalam waktu dekat.

Alat dan bahan membuat narkotika di LP Narkotika Cipinang memang mengagetkan berbagai pihak. Menteri Hukum mengatakan Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini tengah melakukan pemeriksaan internal dari pihak LP.

Polisi membeberkan kasus produksi narkoba di LP Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Seorang sipir diduga terlibat.

Freddy Budiman ditempatkan di Nusakambangan. Di pulau khusus penjara itu, Freddy akan ditempatkan di LP Pasir Putih. Benarkah LP Pasir Putih super maximum security?

Komite HAM PBB meninjau pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia. Hasilnya, ada 6 poin rekomendasi dan salah satunya memberikan pertimbangan dalam kasus hukuman mati.