9 Komisioner Ombudsman disetujui DPR untuk dilantik Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta Ombudsman buat terobosan.
Kebijakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dari sisi konsorsium BUMN Indonesia ternyata masih bermasalah, khususnya dari sisi kesanggupan finansial.
Meskipun kurang layak, Presiden bersikeras untuk tetap membangun kereta cepat dalam waktu dekat. Apakah semua kebijakan dan perizinan dapat diselesaikan cepat?