Penasehat Fraksi PPP DPRD DKI‎ Haji Lulung Lunggana kembali bervokal di tengah polemik APBD DKI 2015. Ia menilai Gubernur DKI Basuki T Purnama terlalu ngotot dalam perbedaan alokasi anggaran dalam dua versi APBD.

Wakil Ketua DPRD DKI H Lulung Lunggana mengaku tak gentar dengan pelaporan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ke KPK soal anggaran siluman. 

Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta, terus berlanjut. Setelah dilaporkan Ahok ke KPK terkait anggaran siluman, DPRD DKI mengancam balik.

Persoalan APBD DKI yang membuat panas hubungan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dengan para anggota DPRD DKI. Penasihat Fraksi PPP Abraham 'Lulung' Lunggana pun angkat bicara.

Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah menginstruksikan kadernya di DPRD DKI mendukung Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun Abraham 'Lulung' Lunggana tak mau mengikuti instruksi itu.

"Hak angket itu hak setiap anggota dewan. Sah-sah saja. Kami mendukung tapi kami meminta agar tetap mengantar Ahok selesai sampai masa tugasnya. Jangan ditumbangkan di tengah jalan, enggak baik itu dalam era demokrasi. Kayak Pak Jokowi ini kita antar sampai selesai lah"

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) cuek dengan sidang paripurna hak angket yang diajukan DPRD. Meski seluruh fraksi setuju untuk menginvestigasi Ahok terkait APBD, namun rupanya tidak sedikit juga yang setengah hati alias terpaksa.

Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji menjadi pemimpin penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). 

Penggunaan hak angket DPRD DKI terhadap Gubernur Basuki T Purnama telah disahkan lewat rapat paripurna. DPRD akan menyelidiki APBD DKI selama kurang dari dua bulan.‎

DPRD DKI segera melancarkan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Namun demikian, DPRD DKI menyatakan upaya ini tak akan berujung pada pemakzulan Ahok.