PTUN mengeluarkan putusan sela yang menunda berlakunya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait absahnya kepengurusan PPP yang diketuai Romahurmuziy (Romi). Berdasarkan putusan itu, PPP kubu Djan Faridz mengklaim kepengurusannya sah.

"Nanti kita mau revisi ke Kemenkum HAM. Kalau Menkum HAM tak segera mencabut SK itu kami akan ajukan interpelasi sebab apa yang dilakukan Menkum HAM melangkahi undang-undang nomor 32 dan 33 tentang partai politik," jelasnya.

PPP yang dipimpin Djan Faridz menggelar acara halal bihalal dengan calon pengurus baru. Struktur harian partai sudah terbentuk, meski belum final.

Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyebut jumlah kepengurusan partai yang baru akan mengikuti struktur kabinet Jokowi-JK. Bagaimana maksudnya?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Faridz menggelar acara di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat. Mantan Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA) ikut hadir dalam acara ini.

PPP kubu Suryadharma Ali telah melayangkan gugatan ke PTUN terhadap SK Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romi. Kini, PTUN telah mengeluarkan keputusan penundaan terhadap SK Kemenkum HAM itu.

Ada kabar baik bagi MBR yang belum punya rumah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui soal pencabutan aturan penghapusan subsidi rumah tapak (landed house).

Joko Krismiyanto diangkat menjadi Ketua DPW PPP Jakarta menggantikan Abraham Lunggana alias Lulung. Rupanya Joko merupakan peserta Muktamar VIII Surabaya yang digelar kubu Romahurmuzy (Romi).

Panggilan terkait dengan keputusan Menkum mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy (Romi).

Dua kubu kepemimpinan di PPP yakni Romi dan Djan Faridz masih saling klaim keabsahan kepengurusan. Jalan islah yang digadang-gadang kedua kubu belum juga terwujud. Mungkinkah islah terjadi?