detikNews

Walhi: Pemerintah Tak Boleh Hanya Menunggu Hujan Turun

Selama ini pemerintah dianggap hanya mengandalkan hujan untuk menyelesaikan masalah. Namun saat ini harus ada upaya nyata.

Sabtu, 24 Okt 2015 13:04 WIB

detikNews

WALHI: Setop Beri Izin Perusahaan Buka Lahan

Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran lahan/hutan dan melakukan pencegahan kebakaran.

Sabtu, 24 Okt 2015 12:54 WIB

detikNews

Walhi Desak Pemerintah Segera Buat Fasilitas serta Evakuasi Ibu Hamil dan Bayi

Bencana Kabut Asap semakin membahayakan bagi masyarakat. Apa permintaan Walhi untuk pemerintah?

Sabtu, 24 Okt 2015 07:40 WIB

detikNews

Walhi: Kades Hariyono Juga Perlu Dijerat Pasal Tipikor dan Pencucian Uang

Walhi meminta Kades Selok Awar-awar Hariyono dikenakan pasal Tipikor dan TPPU. Apa alasannya?

Jumat, 16 Okt 2015 16:19 WIB

detikNews

ICW: Jangan Pilih Kader yang Partainya Ajukan Revisi UU KPK

ICW mengajak publik agar tidak memilih kader di Pilkada mnedatang yang partainya ikut mendorong revisi UU KPK. Ini sebagai hukuman sosial.

Senin, 12 Okt 2015 17:23 WIB

detikNews

Aktivis Duga Revisi UU Titipan Koruptor untuk Lemahkan KPK

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Bersih menolak revisi UU KPK. Apa respons dan pandangan mereka terkait kasus ini?

Senin, 12 Okt 2015 16:50 WIB

detikNews

Walhi: Pasca Pemilu, Pembukaan Lahan Cenderung Meningkat Signifikan

Menurut Walhi, pasca Pemilu 2014 setelah Pemilu selesai, lahan yang dibuka untuk Sumatera, Kalimantan meningkat drastis.

Sabtu, 10 Okt 2015 12:33 WIB

detikNews

Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Merupakan Kejahatan Terencana

Walhi bersuara keras terkait bencana kabut asap. Mereka menyebut peristiwa ini sebagai kejahatan terencana.

Sabtu, 10 Okt 2015 11:40 WIB

detikNews

Kampanye #MelawanAsap, Para Artis Galang Dukungan di Patung Kuda Monas

Para artis dan musisi Indonesia berkumpul di area patung kuda Monas. Mereka menggelar aksi dukungan #MelawanAsap untuk warga Kalimantan dan Sumatera.

Jumat, 09 Okt 2015 17:28 WIB

detikNews

Tragedi Terjadi di Lumajang, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Tata Lahan

"Krisis ekologi ini akibat penambangan karena pemerintah tidak konsisten dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah," kata Direktur Walhi Jatim Oni Mahardika.

Kamis, 08 Okt 2015 21:42 WIB