Keduanya bekerja sama dengan tiga pemuda lain mengirimkan paket-paket narkoba ke berbagai penjuru Indonesia.

Ribuan napi beragama Nasrani mendapat hadiah remisi yang diberikan pada hari Natal dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu yang menerima remisi adalah terpidana narkoba asal Asutralia, Schaphelle Leigh Corby.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM memberikan remisi bagi napi yang beragama Nasrani dan berkelakuan baik dalam rangka Natal. Jumlah napi yang mendapat remisi Natal mencapai 8.268 orang di seluruh Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan pembangunan fisik tidak dapat menyelesaikan problem kelebihan jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Amir tetap menghendaki dilakukannnya 'seleksi' terhadap napi yang akan menghuni lapas.

KPU dan Kemendagri mengklaim telah melakukan perbaikan DPT sebanyak 7,1 juta dari total 10,4 juta DPT yang bermasalah seperti tidak ada NIK, pemilih ganda dan masalah lainnya. Notabene catatan kependudukan Indonesia yang akan ditertibkan melalui pembuatan e-KTP sampai hari ini juga belum selesai.

Mantan Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dibuat tidak berkutik oleh MA. Sebab permohonan judicial review PP No 99/2012 tentang pengetatan remisi yang dimohonkannya ditolak MA.

Pemberkasan kasus kecelakaan maut di Tol Cibubur yang melibatkan putra Ahmad Dhani-Maia Estianty, AQJ atau Dul (13) sudah rampung. Penyidik Subdit Gakum Dirlantas Polda Metro Jaya akan segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan untuk proses persidangan.

Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar menginginkan para penegak hukum di Indonesia mulai menghukum para pengguna narkoba dengan merehabilitasi.

Setelah beberapa kali tertunda, penyidik akhirnya memastikan akan segera memeriksa AQJ alias Dul (13) terkait kecelakaan di Tol Jagorawi. Pemeriksaan dijadwalkan pada Jumat, 4 Oktober 2013 di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

PP Pengetatan Remisi tengah di-judicial review oleh MA atas permohonan gugatan yang dikuasakan ke Yusril. Menurut Gayus Lumbuun, PP tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.