detikNews

Putusan MK Nanggung, Pemilih Harus Nyontreng di Alamat KTP

Meski senang, penggugat putusan MK, Refly Harun menilai putusan MK terkait diperbolehkannya KTP bisa digunakan sebagai bukti mencontreng, masih bermasalah. Pemilih harus tinggal di alamat yang tertera di KTP.

Senin, 06 Jul 2009 19:00 WIB

detikNews

MK: KTP dan Paspor Bisa Dipakai untuk Nyontreng Pilpres

Berbahagialah Anda yang tidak tercantum di DPT namun ingin mencontreng. Sebab MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU Pilpres sehingga KTP dan paspor sah digunakan sebagai identitas untuk mencontreng.

Senin, 06 Jul 2009 17:48 WIB

detikNews

Kisruh DPT Diputuskan Via Pleno MK Pukul 17.00 WIB

MK akan mengadakan rapat pleno terkait kekisruhan DPT Pilres. Sidang akan memutuskan dan merekomendasi penggunaan KTP diperbolehkan atau tidak dalam Pilpres 8 Juli mendatang.

Senin, 06 Jul 2009 12:29 WIB

detikNews

Pro Kontra Keberadaan MPR

Beberapa pihak ingin MPR dihapus karena keberadaan MPR dinilai pemborosan. Namun beberapa pihak juga mendukung MPR sebagai penengah antara DPR dan DPD.

Jumat, 03 Jul 2009 12:52 WIB

detikNews

Ka-Ji Jangan Jadikan Hasil Quick Count Bukti Tuduh Kar-Sa

Pasangan Ka-Ji harus menyiapkan bukti-bukti kecurangan yang dituduhkan kepada pasangan Kar-Sa. Ka-Ji hendaknya tidak memakai hasil quick count sebagai bukti.

Kamis, 20 Nov 2008 15:37 WIB

detikNews

Syarat 15 % untuk Pengajuan Capres Dianggap Paling Rasional

Koalisi LSM untuk penyempurnaan paket UU politik mendukung usulan  pemerintah tentang syarat pengajuan capres harus memiliki 15% kursi di DPR.

Jumat, 24 Okt 2008 13:50 WIB

detikNews

Todung Mulya Lubis Jadi Kuasa Hukum DPD untuk JR UU Pemilu

DPD segera mengajukan judicial review (JR) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Todung Mulya Lubis pun telah ditunjuk sebagai kuasa hukum.

Selasa, 25 Mar 2008 22:42 WIB

detikNews

KPUD dapat Buat Mekanisme Pertanggungjawaban Pilkada

Pengamat hukum Refly Harun menyatakan MK menyerahkan kepada KPUD untuk membuat mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan pilkada.

Jumat, 25 Mar 2005 00:38 WIB

detikNews

Kisruh di DPR Bisa Diselesaikan dengan Mediasi

Kekisruhan di DPR yang berkepanjangan diduga bisa diselesaikan dengan cara mediasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Selasa, 02 Nov 2004 08:08 WIB

detikNews

Menteri Rangkap Jabatan Parpol Rawan Penyelewengan

Menteri yang merangkap jabatan di parpol dinilai rawan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dan menggangu kinerja dalam 100 hari pertama.

Senin, 25 Okt 2004 08:29 WIB