DPD menggelar seminar bersama Polri, KPK, dan Kejagung membahas pemberantasan korupsi. Beragam masalah pemberantasan korupsi diungkap dalam dialog sehari ini.

MK akan memutuskan gugatan Pilpres yang diajukan tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto pada Rabu 12 Agustus 2009. Namun, tim Mega maupun tim JK diprediksi sulit menang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA tentang perhitungan tahap dua penetapan caleg terpilih.

Meski senang, penggugat putusan MK, Refly Harun menilai putusan MK terkait diperbolehkannya KTP bisa digunakan sebagai bukti mencontreng, masih bermasalah. Pemilih harus tinggal di alamat yang tertera di KTP.

Berbahagialah Anda yang tidak tercantum di DPT namun ingin mencontreng. Sebab MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU Pilpres sehingga KTP dan paspor sah digunakan sebagai identitas untuk mencontreng.

MK akan mengadakan rapat pleno terkait kekisruhan DPT Pilres. Sidang akan memutuskan dan merekomendasi penggunaan KTP diperbolehkan atau tidak dalam Pilpres 8 Juli mendatang.

Beberapa pihak ingin MPR dihapus karena keberadaan MPR dinilai pemborosan. Namun beberapa pihak juga mendukung MPR sebagai penengah antara DPR dan DPD.

Pasangan Ka-Ji harus menyiapkan bukti-bukti kecurangan yang dituduhkan kepada pasangan Kar-Sa. Ka-Ji hendaknya tidak memakai hasil quick count sebagai bukti.

Koalisi LSM untuk penyempurnaan paket UU politik mendukung usulan  pemerintah tentang syarat pengajuan capres harus memiliki 15% kursi di DPR.

DPD segera mengajukan judicial review (JR) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Todung Mulya Lubis pun telah ditunjuk sebagai kuasa hukum.