Mendagri Tito Karnavian mengatakan total anggaran pemungutan suara ulang Pilkada 2024 sebesar Rp 719 M. Biaya tersebut telah disesuaikan efisiensi anggaran.
Masalah pelayanan publik mesti segera ditangani oleh kepala daerah baru: kondisi jalan/sarana transportasi, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan lapangan kerja.
Bawaslu mengaku masih kekurangan anggaran untuk pengawasan pemungutan suara ulang pilkada. Bawaslu menyebut kekurangan anggaran itu sekitar Rp 90 miliar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan masih terdapat dua daerah yang belum terpenuhi anggarannya untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Bupati Nias Barat Ellyunus curhat ke Gubernur Bobby Nasution tentang janji-janji Gubsu sebelumnya. Masyarakat berharap perbaikan jalan untuk perekonomian.