Persiapan pengamanan coblosan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 sudah mulai dilakukan. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjamin pilkada akan berlangsung dengan tertib dan aman.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik berharap Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat bisa bekerja cepat melakukan pembahasan draf Peraturan KPU mengenai Pilkada serentak.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015, KPU dan Bawaslu akan membuat sejumlah peraturan. Komisi II DPR kemudian membentuk Panja Pilkada untuk mengawasi penyusunan peraturan itu.

Masyito, istri Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton meminta KPK mengusut perkara suap Akil Mochtar yang melibatkan sejumlah kepala daerah. Masyito ingin KPK adil dengan menetapkan para kepala daerah yang menyuap Akil sebagai tersangka.

Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raja Bonaran Situmeang didakwa menyuap Akil Mochtar Rp 1,8 miliar. Suap diberikan agar MK menyatakan kemenangan Bonaran pada Pilkada Tapteng tetap sah sesuai keputusan KPU.

DPR mengesahkan UU Pilkada dan menetapkan MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa pilkada. Sebelumnya MK menolak mengadili sengketa pilkada pascakasus Akil Mochtar.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dituntut hukuman 9 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan Masyito dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Suasana di ruang persidangan dengan terdakwa Wali Kota Palembang nonaktif, Romi Herton, sempat riuh. Penyebabnya karena Jaksa KPK mengorek soal 'hubungan khusus' Liza Merliani Sako dengan Romi Herton.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Golkar minimal menyajikan kompetisi ketat untuk menjadi orang nomor satu. Setidaknya hal ini ditunjukkan Golkar pada era Reformasi.

Beberapa parpol Koalisi Merah Putih mewacanakan menolak Perpu Pilkada langsung setelah Munas Golkar memutusan menolak Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY di akhir masa jabatannya tersebut. Semakin jelas KMP memandang SBY sebelah mata.