Tangis keluarga mengiringi doa bersama di kediaman Gusti Made Bobbi Sidharta (43), warga Gading Kasri Nomor 16, Kelurahan Gading, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bobbi adalah salah seorang penumpang pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak di Perairan Belitung.

Unjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dari kelompok Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Aliansi Mahasiswa Malang, diwarnai lempar sepatu dan batu.

Siapa yang akan mendampingi Gubernur DKI Jakarta Ahok akhirnya terjawab. Sebagai kompromi, mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut Djarot Saiful Hidayat. Djarot sudah bercerita panjang lebar soal reformasi birokrasi yang dijalankan di Blitar.

Seluruh 38 DPD kabupaten dan kota serta DPD Provinsi Jawa Timur siap menghadiri Munas ke IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. 39 suara (38 DPD + 1 Provinsi) di Jawa Timur menyatakan kesolidannya mendukung Aburizal Bakrie.

Christea Frisdiantara caleg dari Partai Demokrat akan melaporkan komisioner KPU Kota Malang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilhan Umum (DKPP), setelah gugatannya dimemenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Giman (38) warga Malang, Jawa Timur mendatangi rumah mantan Ketua MPR, Amien Rais di Sawitsari, Condong Catur, Depok Sleman. Dia menyatakan siap mendampingi Amien Rais untuk berjalan kaki Yogyakarta-Jakarta. 

Giman (38) warga Kota Malang, Jawa Timur, melakukan aksi jalan kaki dari Malang menuju Jakarta untuk ketemu dengan Joko Widodo. Aksi yang dilakukan Giman sebagai nazar dan ungkapan rasa syukur atas terpilihnya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Aksi saling dorong dan pukul terjandi antara mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Malang dengan aparat kepolisian. Aksi itu terjadi saat mahasiswa menggelar demontrasi menuntut penutupan tempat hiburan maksiat.

Dengan memakai topeng dari kertas, para mahasiswa menggelar aksi depan DPRD Kota Malang. Aksi ini merupakan kritik terhadap RUU Pilkada yang dinilai merampas hak politik warga negara.

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi dukungan menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada. Penolakan berdasar pada kekhawatiran RUU tersebut merusak hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat.