Polda Metro Jaya mengaku tengah membidik seorang oknum dari KPK terkait kasus lain di balik pembunuhan Nasrudin. Tapi apa yang disampaikan pihak kepolisian justru dianggap sebagai langkah yang terlalu berlebihan.

Sinyalemen isu keretakan hubungan antara KPK dan Polri kiranya bisa jadi benar. Secara tersirat hal ini diakui Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah. Tapi menurutnya yang diperlukan adalah sinergi antara lembaga penegak hukum.

Polri menepis isu yang beredar mengenai perseteruan antara lembaga kepolisian dan KPK. Justru antar kedua lembaga ini akan saling berkoordinasi memerangi korupsi.

Penegakan hukum dan perang melawan korupsi tidak jarang menimbulkan gesekan dan rivalitas antarlembaga negara terkait. "Hindari megaphone diplomacy, lebih banyak bicara kepada pers dibandingkan menyelesaikan masalah di antara kita," pesan SBY.

Perang melawan korupsi tidak sebatas menghukum koruptor, tapi juga untuk pengembalian aset negara. Jangan sampai dalam pelaksanaan tugas itu terjadi tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum.

Untuk pertama kalinya setelah pilpres, Presiden SBY dan Wapres JK bertemu satu meja membahas masalah kenegaraan. Mereka duduk berdampingan dalam rakor aparat hukum yang diikuti KPK-Polri.

Ketua Tim Pelaksana Pengalihan Bisnis TNI Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, Dephan yang akan bertanggungjawab terhadap eksekusi pengalihan bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI). Nilai aset bersihnya mencapai Rp 2,1 triliun sampai Rp 2,2 triliun.

RUU Pengadilan Tipikor masih dibahas di DPR. Jika sampai batas akhir Desember 2009 belum berhasil disahkan, Presiden SBY diminta berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

3 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diisukan akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dihembuskannya isu tersebut diduga karena ada pihak tertentu yang ingin membuat runyam hubungan kedua institusi tersebut.

Gerakan Cintai Indonesia, Cintai KPK (Cicak) dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Hadir pula mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan wakilnya, Erry Riyana Hardjapamekas.