"Menjadi tanggungjawab dia untuk menyelesaikan kasus Pak BW (Bambang Widjojanto). Kalau dimutasi jadi Wakapolda siapa yang selesaikan kasus itu," kata Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Polri kembali melakukan perombakan personelnya yang berada di berbagai satuan. Di lingkungan Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) tercatat 14 personel yang mendapat promosi jabatan.

Penyampaian hasil penyelidikan ke publik terhadap penangkapan Bambang Widjojanto dipersoalkan Bareskrim Polri. Padahal Komnas HAM sudah sering menyampaikan hasil penyelidikan ke masyarakat.

Bambang Widjojanto, Yunus Husein dan Denny Indrayana kemarin merapat ke istana dan bertemu dengan staf khusus Presiden, untuk memastikan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta kriminalisasi terhadap mereka dihentikan.

Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno meminta kriminalisasi terhadap KPK dan para pendukung disetop. Namun hal berbeda diungkapkan Wapres Jusuf Kalla terhadap para pendukung lembaga antikorupsi itu.

Komnas HAM tak merespon somasi dari penyidik Bareskrim Polri terkait rilis hasil penyelidikan penangkapan pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto. Komisi ini siap bila nantinya polisi bergerak melakukan pengusutan.

"Memang ada surat somasi masuk ke kami. Sudah kami rapatkan," ujar komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (7/3/2015).

Komnas HAM disomasi penyidik Bareskrim Polri terkait penyampaian hasil kesimpulan penyelidikan penangkapan Bambang Widjojanto. Jika Komnas HAM tak menggubris, maka polisi akan bergerak memproses komisi itu.

Beberapa waktu yang lalu Komnas HAM merilis hasil penyelidikan terhadap proses penangkapan Bambang Widjojanto di mana ditemukan adanya pelanggaran HAM.

Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK dan para pendukungnya. Korps Tri Brata ini harus menaati perintah Presiden, karena berada di bawah rantai komdando sang kepala negara.