Muncul spekulasi jika Presiden SBY tidak menyetujui dua nama calon Kapolri yang diajukan Mabes Polri. Hal itu diindikasikan dengan belum diserahkannya nama calon Kapolri ke DPR.

Pihak Istana belum juga mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR. Diduga Presiden SBY sulit memutuskan calon Kapolri karena banyak tarik-menarik unsur politik.

Hingga saat ini, DPR belum menerima surat pengajuan nama calon Kapolri yang Presiden SBY janjikan sejak pekan lalu. Keterlambatan ini bisa jadi karena ada calon lain yang sedang disiapkan.

Operasi Densus 88 yang diduga tidak berkoordinasi dengan Kapolda Sumut dianggap menunjukan adanya ketidakharmonisan dalam satu institusi kepolisian. Oleh sebab itu, harmonisasi dalam satu institusi ini merupakan salah satu tugas bagi Kapolri baru.

IPW mengecam tindakan Densus 88 Anti Teror yang tidak berkoordinasi dengan Polda Sumut dalam melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata di Medan. Tindakan ini dianggap sebagai sikap yang arogan.

Siapapun yang jadi Kapolri baik Komjen Pol Nanan Soekarna ataupun Irjen Pol Imam Sudjarwo dinilai sama saja. Pastinya siapapun menjadi Kapolri punya tugas berat membereskan kasus rekening gendut.

"Untuk menghindari politik dagang sapi, kami menghimbau Presiden SBY agar menyerahkan satu nama calon saja ke DPR," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

Polri mengaku telah mengirimkan dua nama calon Kapolri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Disebut-sebut satu diantaranya adalah Irjen Imam Sudjarwo, sang jenderal Brimob.

Komjen Pol Nanan Soekarna disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon Kapolri. Pria kelahiran Purwakarta, 30 Juli 1955 ini adalah lulusan terbaik dengan Bintang Adhi Makayasa, Akademi Kepolisian tahun 1978.

Pihak Australia berniat memeriksa Densus 88 atas tuduhan pelanggaran HAM. Indonesia Police Watch (IPW) pun meminta agar kasus ini jadi pelajaran bagi Polri agar tidak sembarangan menerima bantuan dari pihak asing.