Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) meminta Gayus Lumbuun mundur permanen dari jabatan anggota DPR. Namun Fraksi PDIP memiliki pandangan lain.

Hubungan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Walikota Solo Joko Widodo sedang disharmoni. Namun perbedaan pendapat tersebut dinilai bukan hal besar dan segera akan selesai.

Layaknya kacang goreng yang laris manis, Komisi X DPR pun jadi rebutan. Sedikitnya ada empat fraksi yang tertarik "menguasai" komisi seni budaya ini.

FPDIP mengkritik pidato kenegaraan Presiden SBY di DPR. FPDIP menilai, pidato SBY tidak melihat pada fakta-fakta di lapangan yang amburadul.

Saat baliho-baliho ukuran besar bergambar Puan Maharani menghiasi kota Solo dan sekitarnya, kemanakah gambar dari caleg-caleg DPR RI dari PDIP lainnya? Ada yang mengaku sungkan, ada yang baru berani memasang setelah mendapat persetujuan.

Lebih dari setahun sudah lumpur menggenangi kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Namun pemerintah dinilai gagal menyumbatnya. PDIP pun turun tangan membentuk tim investigasi lumpur Lapindo.

Bermuka serius bukan berarti Sekjen DESDM Luluk Sumiarso tak suka humor. Ia bahkan punya 'profesi sampingan' sebagai pemain Ketoprak Humor. Hah?!

FPDIP menilai kasus Blok Cepu melanggar UU No.22/2001 tentang Migas. Pengambilalihan pengelolaan Blok Cepu oleh ExxonMobil adalah masalahnya.

Dirut PLN Eddie Widiono menyatakan temuan BPK soal adanya dugaan mark up dalam kasus Borang hanya berupa draft. Draft itu pun sudah diklarifikasi.

PLN berpotensi rugi Rp 5,6 triliun untuk dana belanja BBM tahun 2005. Kerugian itu akan terjadi jika PLN tidak mendapat subsidi BBM dari pemerintah.