Beberapa waktu lalu beredar di Internet prediksi nama-nama calon menteri kesehatan pada kabinet selanjutnya. Reaksi pun muncul dari masyarakat, ada nama yang dianggap tidak pantas untuk menjadi menteri muncul di daftar tersebut.

Mantan hakim Pengadilan Negeri Bekasi (PN Bekasi), Puji Wijayanto kini beralih profesi. Belum ada setahun dipecat jadi hakim, kini Puji sudah mengantongi izin advokat dan bisa beracara di persidangan.

Gugatan pembatalan Pasal 344 KUHP yang diajukan lulusan S2 UI Ryan Tumiwa tengah bergulir di MK. Pasal itu melarang orang membunuh orang lain meski atas permintaan pemohon.

Hasil quick count Pilpres 2014 yang dirilis Puskaptis berbuntut panjang. Perhimpunan Lembaga Survei dan Opini Publik (Persepi), yang menaungi Puskaptis, mengeluarkan lembaga itu karena menolak diaudit. Masihkah Puskaptis bisa dipercaya?

Anggota Dewan Pers Nezar Patria berpendapat sejauh ini tak ada yang tampak salah dari quick count RRI. Menurutnya, kerja RRI dalam menggelar quick count sudah benar.

Pengamat Komunikasi Politik dari UI Ade Armando melihat ada keanehan ketika melihat quick count oleh empat lembaga survei yang hasilnya berbeda dengan quick count delapan lembaga yang selama ini sudah dikenal kredibilitasnya.

Mantan Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survei (INES) Irwan Suhanto menengarai ada oknum partai politik yang mengintervensi survei mantan lembaganya itu. Irwan mencurigai rentang waktu survei yang amat singkat hingga hasilnya dipublikasikan oleh INES.

"Putusan PT TUN mengabaikan kasus korupsi Akil yang ada di MK. Padahal tujuan kami mengajukan gugatan untuk menyelamatkan MK," ujar Erwin.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama ICW akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keppres. Namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) punya pandangan berbeda.