Keputusan MK yang menggugurkan jabatan Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung berimbas pada lowongnya posisi jaksa nomor satu. Akan tetapi kinerja Kejaksaan Agung diyakini tidak akan terganggu jika posisi Jaksa Agung benar-benar lowong.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji per 22 September 2010 berimbas pada lowongnya posisi Jaksa Agung. Presiden pun diminta untuk segera menerbitkan Keppres sebagai tindak lanjut.

"Kepemimpinan Satgas harus diperkuat, kalau Perlu Presiden yang turun tangan sendiri," ujar pengamat hukum tatanegara UI, Refly Harun.

MK menangani banyak sengketa pemilihan umum kepala daerah. Untuk mengurangi beban MK, tak ada salahnya dipikirkan pengadilan khusus pemilu untuk menangani perkara pidananya.

Pengamat Ilmu Hukum Tata Negara Refly Harun meragukan soliditas Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Menurutnya, sangat sulit mengkompromikan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar.

MK akan mengadakan pemeriksaan pendahuluan terkait permohonan judicial review caleg PAN, Eri Purnomohadi, mengenai pasal 50 huruf k UU No.10/2008, Rabu 28 Oktober.

Caleg Partai Amanat Nasional, Eri Purnomohadi, mengajukan uji materi UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum legislatif ke MK. Dia mempermasalahkan Pasal 50 huruf k yang mengatur pengunduran diri pejabat negara sebelum mengajukan diri sebagai caleg.

DPD menggelar seminar bersama Polri, KPK, dan Kejagung membahas pemberantasan korupsi. Beragam masalah pemberantasan korupsi diungkap dalam dialog sehari ini.

MK akan memutuskan gugatan Pilpres yang diajukan tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto pada Rabu 12 Agustus 2009. Namun, tim Mega maupun tim JK diprediksi sulit menang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA tentang perhitungan tahap dua penetapan caleg terpilih.