Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa menegaskan fatwa yang diberikan MA dalam kasus aliran DGS BI tak bisa jadi alat bukti satu-satunya untuk menjerat politisi senior PDIP Panda Nababan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil akan melimpahkan berkas perkara 6 tersangka penyerangan Ponpes Al-Ma'hadul Islami Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Kabupaten Pasuruan ke PN Sidoarjo. Penyerahan berkas itu sesuai dengan fatwa MA.

FMPP se-Jawa-Madura kembali menggelar pembahasan masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam 'bahtsul masa'il Maret 2011, menyepakati fatwa haram tayang TV 'Hipnotis Uya Memang Kuya'.

Untuk kesekian kalinya Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa-Madura kembali menggelar 'bahtsul masa'il' atau pembahasan masalah yang menjadi perhatian masyarakat.

Sejumlah ormas Islam sepakat untuk meminta pembubaran Ahmadiyah. Hal itu dibicarakan dalam dialog sejumlah ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya di Kemenag.

Ketua MA Harifin Tumpa merasa tidak pernah mengeluarkan fatwa terkait rencana akuisisi Indosiar oleh Grup SCTV ke Menkominfo karena bisa menjadi sengketa.

Pembahasan RUU Jaminan Pangan Halal (JPH) diwarnai dengan usulan labelisasi produk haram. Panja RUU JPH pun mengusulkan untuk mencantumkan lebel haram pada makanan, bukan lebel halal. LPPOM MUI pun menjawabnya!

Pemerintah Arab Saudi melarang jemaat Ahmadiyah berhaji ke Tanah Suci. Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada jemaat Ahmadiyah yang pergi haji ke Mekkah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak berdialog dengan jemaat Ahmadiyah soal perbedaan keyakinan. MUI tetap pada pendiriannya bahwa Ahmadiyah menyimpang dari akidah Islam.

Ahmadiyah menuding bila kekerasan kepada jemaatnya meningkat setelah adanya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI pun balas menuding pernyataan tersebut sesat.