Presiden Joko Widodo didesak untuk memerintahkan Polri mengevaluasi posisi Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso. Budi dinilai layak diganti lantaran sudah melakukan beberapa kesalahan.

#SaveKPK menggaung di dunia nyata maupun di lini masa media sosial terkait serangan-serangan yang ditujukan ke KPK. Politikus PKS Tifatul Sembiring menjadi salah satu pihak yang ikut mendukung KPK.

Irjen Budi Waseso didesak untuk segera dicopot dari posisinya sebagai Kabareskrim karena dianggap menjadi pemicu konflik KPK vs Polri. Bagaimana sikap istana menanggapi desakan publik ini?

Posisi Kabareskrim yang dijabat Irjen Budi Waseso mendapat kritikan karena menyalahi prosedur dalam penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Putri Gus Dur, Yenny Wahid mengatakan Irjen Budi layak dicopot dari jabatannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berniat mundur dari institusinya setelah ditetapkan jadi tersangka. Ia ingin fokus menghadapi kasusnya. Komjen Budi Gunawan juga ditetapkan jadi tersangka. Akankah ia mundur dari pencalonan sebagai Kapolri?

Setelah Wakil Ketua Bambang Widjojanto dijadikan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas kasus yang terjadi tahun 2010, giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bareskrim. KPK yang terindikasikan 'dihabisi' ini akan berlanjut. Kuncinya, ada di Presiden Jokowi.

Merujuk UU, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Utrecht mendesak presiden untuk mengusut dugaan rekayasa kasus terhadap Bambang Widjojanto oleh Polri.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dan secara teknis mesti mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, sebelum ada surat berupa Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo maka BW tetap bisa menjabat sebagai pimpinan KPK.

PDIP tengah mendapat tekanan keras setelah penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang dianggap buntut dari penetapan orang dekat Megawati Soekarnoputri, Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tegas mengatakan, apa yang dialaminya Jumat (23/1/2015) kemarin, bukan pelemahan KPK. Bahkan dia menilai, hal itu merupakan penghancuran KPK.