Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepati janjinya untuk menggeber kasus yang menimpa Angelina Sondakh. Mulai hari Rabu (25/4) mendatang, saksi-saksi untuk Angie, demikian biasa disapa, akan mulai diperiksa.

KPK harus mengerahkan segala upaya untuk bisa menangkap Nunun Nurbaetie yang sempat kabur ke luar negeri. Namun dalam persidangan, sikap Nunun tersebut tidak jadi hal pemberat bagi jaksa dalam menyusun tuntutan.

KPK diminta tidak hanya menjerat individu terkait kasus wisma atlet. Praktik suap juga harus menjangkau perusahaan yang terlibat. Kejahatan korporasi harus dibidik.

Demokrat mengapresiasi putusan majelis Pengadilan Tipikor bagi M Nazaruddin. Putusan itu menjadi penting karena menegaskan tidak adanya hubungan kasus Nazaruddin dengan kongres Partai Demokrat.

Komisi Pemberantasan Korupsi terus berusaha mengembangkan penyidikan kasus suap Wisma Atlet. Tidak tertutup kemungkinan, KPK bakal menjerat tersangka baru dalam kasus ini.

Nazar divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyebut-nyebut nama Angie. Putusan itu akan digunakan KPK untuk mengembangkan proses penyidikan Angie.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin. Untuk menjaga etika dan tradisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak boleh mengomentari vonis tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM sudah memilih Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta yang ditinggal Taswem Tarib. Orang yang terpilih adalah mantan Kakanwil Jateng Irsyad Bustaman.

M Nazaruddin protes divonis 4 tahun 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Ia lagi-lagi meminta KPK menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka suap Wisma Atlet.

PD puas dengan pertimbangan hakim atas vonis 4 tahun 10 bulan penjara bagi M Nazaruddin. Demokrat mengklaim putusan itu membuktikan kasus suap Wisma Atlet tidak terkait partai.